PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)

Kantor Pusat

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau

Moto

Mitra Andalan Usaha Anak Negeri

Visi

Terwujudnya PT. PER sebagai Mitra Usaha Terpercaya dalam Mengembangkan Ekonomi Rakyat di Provinsi Riau

Kantor Pelayanan PT. PER

Peta Penyebaran Kantor Cabang PT. PER di Riau

Rabu, 25 Maret 2020

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT.PER) yang bergerak di bidang permodalan untuk membiayai UMKM, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang IT untuk menyediakan Aplikasi Sistem Konvensional dan Sistem Syariah yang sesuai dengan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan rincian kebutuhan minimal sebagai berikut:
  1. Modul Administrator.
  2. Modul Accounting.
  3. Modul Kredit / Pembiayaan.
  4. Modul Teller / Kasir.
  5. Modul Costumer Service.
  6. Modul SPI.
  7. Modul Inventaris.
PERSYARATAN
  1. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang telah terdaftar di Kemenkumham.
  2. Memiliki Ijin Usaha dan NPWP.
  3. Memiliki Pengalaman di bidang Aplikasi Sistem minimal untuk BPR dan Lembaga Keuangan.
  4. Bersedia mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT. PER.
  5. Tidak sedang di blacklist.
  6. Aplikasi yang ditawarkan berbasis web.
  7. Dapat dioperasionalkan melalui HP/Mobile.
  8. Sudah terdaftar di OJK sebagai Jasa Core System.
Bagi yang berminat agar dapat menyampaikan Surat Penawaran dan dialamatkan :

Kepada :
PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
KOMPLEK PERKANTORAN GRAND SUDIRMAN BLOK B-5
JL. DATUK SETIA MAHARAJA – PEKANBARU

Catatan :
  • Surat Penawaran diterima paling lambat tanggal 30 Maret 2020.
  • Penawaran yang masuk tidak dapat dikembalikan.

TTD
DIREKSI

Kamis, 14 November 2019

PEMBERITAHUAN



Berdasarkan hasil Keputusan Direksi SK nomor: Kep.047/OPR/1.1-PER/XI/19 tentang Penerimaan Calon Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, dengan ini diberitahukan nama peserta yang dinyatakan LULUS adalah sebagai berikut :


NO NAMA PENDIDIKAN
1Bimantara DarmawanS1 - Hukum Universitas Islam Riau
2Yogie Prassetya PutraS1 - Hukum Universitas Riau
3Delsa LusianaS1 - Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
4Siska MayasariS1 - Pendidikan Ekonomi Universitas Riau
5Edi GunawanS1 - Administrasi Negara UIN Sultan Sarif Kasim
6AndrianS1 - Manajemen Universitas Riau
7Muhti WibowoS1 - Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru

Bagi peserta yang dinyatakan LULUS CALON KARYAWAN dapat hadir pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 18 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Kantor PT. PER Jl. Datuk Setia Maharaja Komp. Perkantoran Grand Sudirman Blok B.4

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 November 2019

Tim Seleksi Penerimaan Karyawan

ttd

Tim Seleksi Penerimaan Calon Karyawan
PT. Permodalan Ekonomi Rakyat
Provinsi Riau


Selasa, 05 November 2019

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) yang bergerak dalam bidang permodalan untuk membiayai Usaha Kecil dan Sederhana (UKS) dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan ekonomi rakyat Riau, membutuhkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun 2019.

PERSYARATAN
  1. Telah mempunyai izin dari Kementrian Keuangan RI.
  2. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bagi yang berminat agar dapat menyampaikan Surat Penawaran Jasa Audit dan dialamatkan :

Kepada :
PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
KOMPLEK PERKANTORAN GRAND SUDIRMAN BLOK B-5
JL. DATUK SETIA MAHARAJA – PEKANBARU

Catatan :
  • Surat Penawaran diterima paling lambat
    tanggal 10 November 2019.
  • Penawaran yang masuk tidak dapat dikembalikan.

TTD
DIREKSI PT. PER

Senin, 04 November 2019

    PT. Permodalan Ekonomi Rakyat membuka lowongan kepada mereka yang profesional, berkemampuan dan berdedikasi tinggi untuk mengisi formasi sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT.PER, dengan ketentuan dan persyaratan sesuai di bawah ini:

  1. PERSYARATAN
    1. WNI.
    2. Memiliki ijazah paling rendah S-1 (strata satu).
    3. Usia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada bulan November 2019.
    4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Suarat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
    5. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Manajemen Perusahaan.
    6. Memiliki keahlian, integritas kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
    7. Tidak pernah dinyatakan pailit.
    8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
    9. Tidak pernah menjalani sanksi pidana.
    10. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan atau calon Anggota Legislatif.

  2. KRITERIA
    1. Memiliki akhlaqul karimah (akhlak mulia).
    2. Bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.
    3. Memiliki kompetensi dan kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah secara umum.
    4. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
    5. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN-MUI atau surat Rekomendasi dari MUI.

  3. TATA CARA PENDAFTARAN
  4. Membuat surat lamaran diketik/tulis tangan dan ditandatangani di atas materai 6.000,-. Di tulis kode DPS pada sudut kanan amplop dan diantar ke alamat :

    PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
    KOMPLEK PERKANTORAN GRAND SUDIRMAN BLOK B-5 JALAN DATUK SETIA MAHARAJA PEKANBARU

    Dengan melampirkan:
    1. Fotocopy ijazah yang dipersyaratkan legalisir.
    2. Daftar riwayat hidup.
    3. Asli Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
    4. Fotocopy KTP
    5. Fotocopy NPWP
    6. Pas Foto terbaru latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
    7. SKCK asli/legalisir
    8. Fotocopy Sertifikat pengawas syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
    9. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa:
      1. Tidak pernah dinyatakan pailit.
      2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan Usaha yang dipimpinnya pailit.
      3. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
      4. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
      5. Menerima seluruh ketentuan dalam tahapan proses seleksi.

    Penerimaan berkas lamaran mulai tanggal 04 s/d 18 November 2019.