PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)

Kamis, 09 Juni 2016

Sebagai bentuk komitmen yang tinggi serta wujud penerapan dan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG=Good Corporate Governance), PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau mengikuti Workshop Integrasi Sistem Pengawasan dan Pembinaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Kinerja BUMD Provinsi Riau. Acara diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (9/6) minggu lalu.

Acara dibuka oleh Gubernur Riau Ir. Arsyadjuliandi Rachman, dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian Setdaprov Riau Masperi, Kepala BPKP Perwakilan Riau Sueb Cahyadi, beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Dewan Komisaris dan Direksi seluruh BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Riau. Dari PT. PER tampak hadir Direktur Utama H. Syamsul Bakri, S.E., M.M., Direktur Rudi Alfian Umar, S.Sos. Juga hadir Komisaris PT. PER H. Khaidir Akmalmas.

Selain workshop, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pemegang Saham yang diwakili langsung oleh Gubernur Riau serta Dewan Komisaris dan Direksi seluruh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengatakan maksud dan tujuan diadakannya acara ini agar seluruh BUMD Provinsi Riau dapat bersinergi, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, transparan, akuntabel serta profesional dalam pengelolaan perusahaan. Senada dengan Gubernur Riau, Direktur Utama PT. PER Syamsul Bakri mengatakan bahwa selama ini perusahaan yang dipimpinnya secara bertahap melakukan perbaikan dalam penerapan GCG, ditandai dengan dilakukannya diagnostic assessment oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau pada akhir 2015 lalu. BPKP juga telah melakukan audit kinerja terhadap PT. PER beberapa waktu yang lalu. “Laporan Keuangan kita juga telah beberapa kali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)”, ujar Syamsul.

Dalam diskusi dengan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Syamsul mengatakan bahwa dirinya beserta pengurus perusahaan sedang berusaha melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, untuk menjadikan PT. PER sebagai supermarket. “Artinya, PT. PER dapat menjadi tempat segala kebutuhan layanan jasa keuangan debitur serta masyarakat di Provinsi Riau, seperti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran tagihan listrik dan telepon, hingga pembelian pulsa prabayar telepon seluler”, tutup Syamsul. (Humas)